Bawaslu Lumajang Evaluasi PDPB Triwulan III 2026 dan Siapkan Pendampingan Coktas

Lumajang – Bawaslu Kabupaten Lumajang terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Melalui rapat koordinasi evaluasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pada Rabu (7/10/2026).

Dari hasil koordinasi tersebut, terungkap sedikitnya 6 nama pemilih yang tercatat meninggal dunia dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data ini akan segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lumajang untuk dilakukan pencermatan dan pemutakhiran data secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, M. Syarifudin Lubis, menegaskan bahwa evaluasi ini berfokus pada penyelesaian sejumlah elemen data yang sempat tertahan (hold) saat Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III tingkat Kabupaten Lumajang pada akhir September lalu.

"Evaluasi pencegahan terkait PDPB kemarin adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan KPU menindaklanjuti nama-nama yang kemarin sempat di-hold pada saat rapat pleno rekapitulasi PDPB Triwulan III tahun 2026 yang digelar KPU akhir September lalu. Di antaranya ada nama yang NIK-nya invalid, serta nama-nama yang di SIAK tercatat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), tetapi saat KPU koordinasi dengan pihak desa waktu Coktas, warganya ternyata masih ada. Ini yang akan kita tindaklanjuti bersama," ujar Lubis.

Lubis menambahkan, untuk memulihkan atau mengoreksi data kependudukan tersebut, terdapat mekanisme administrasi berjenjang dari Disdukcapil yang harus dipenuhi. Pihak atau warga yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar masih hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Disdukcapil menyampaikan bahwa warga dapat mengajukan pelaporan dengan melampirkan bukti identitas diri berupa KTP sebagai dokumen pendukung utama dalam proses verifikasi dan tindak lanjut administrasi kependudukan.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lumajang menegaskan siap melakukan pendampingan melekat apabila KPU melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di lapangan. Pendampingan ini menjadi langkah konkret Bawaslu untuk memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di masyarakat serta mengawal hak pilih seluruh warga Kabupaten Lumajang.