Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lumajang Meluncurkan Video "Bawaslu Membelajarkan Volume II": Ungkap Kasus Unik "Data Hantu" dalam Pemutakhiran Data Pemilih

rian

Anggota Bawaslu Kab. Lumajang Radheterian Firdiansyah saat turun ke lokasi rumah Arema di Desa Karanglo, Kec. Kunir.

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang  meluncurkan program edukasi publik berupa tayangan video "Bawaslu Membelajarkan Volume II". Mengangkat tema pemutakhiran data pemilih, karya sinematik edukatif ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai alur serta kompleksitas pengawasan daftar pemilih yang dilakukan Bawaslu terhadap proses di KPU.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO), Radheteryan Firdiansyah, yang juga bertindak sebagai Person in Charge (PIC) peluncuran video ini, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menyajikan teori pengawasan, tetapi juga membedah studi kasus nyata di lapangan.

"Melalui video 'Bawaslu Membelajarkan Volume II', kami ingin menyajikan transparansi kinerja pengawasan secara terukur. Salah satu sorotan utamanya adalah temuan anomali data pemilih hasil dari metode uji petik yang dilakukan oleh tim pengawas Bawaslu Lumajang," ujar Radheteryan.

Dalam tayangan tersebut, Bawaslu Lumajang membedah fenomena "data hantu" yang ditemukan di Desa Karanglo, Kecamatan Kunir. Seorang warga atas nama Arema diketahui telah meninggal dunia sejak empat tahun lalu, namun namanya masih tercatat aktif dalam daftar pemilih.

Kondisi ini terjadi karena almarhum Arema hidup sebatang kara dan tidak memiliki sanak saudara. Bahkan, saat tim jajaran Bawaslu melakukan verifikasi faktual ke lokasi pemukiman, rumah almarhum ditemukan dalam kondisi terbengkalai dan hanya tersisa dinding bangunan tanpa atap.

Lebih lanjut, Radheteryan menjelaskan akar permasalahan dari belum terhapusnya data tersebut. Syarat administratif untuk menonaktifkan status pemilih yang telah meninggal dunia mewajibkan adanya Akta Kematian yang diajukan oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pemerintah desa setempat tidak dapat melangkah lebih jauh lantaran terbentur oleh regulasi administrasi kependudukan yang berlaku.

"Kasus ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi dan evaluasi regulasi dalam pemutakhiran data pemilih. Melalui video edukasi ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat memahami pentingnya pengawalan hak pilih serta dinamika tantangan yang dihadapi petugas pengawas di lapangan," pungkasnya.

Video "Bawaslu Membelajarkan Volume II" sudah mulai tayang di kanal youtube resmi Bawaslu Kabupaten Lumajang pada 4 September 2026. Ini sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mengedukasi publik dan mewujudkan Data Pemilih yang Akurat, Mutakhir, dan Terpercaya.