Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Kepatuhan Regulasi, Bawaslu Lumajang Bedah Arsitektur Pengawasan Pemilu di Hadapan Jajaran KPU

muda

 

Lumajang – Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Siti Mudawiyah, menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawasan Internal dan Kepatuhan terhadap Regulasi Kepemiluan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Lumajang dan dihadiri Ketua KPU Lumajang Henariza Febriatmadja, seluruh komisioner KPU, serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang. 

 

Dalam pemaparan bertajuk Arsitektur Pengawasan Pemilu, Siti Mudawiyah menguraikan kerangka hukum, mekanisme pengawasan pada setiap tahapan, hingga dinamika regulasi kepemiluan. Ia menekankan pentingnya kesepahaman antarpenyelenggara pemilu terhadap aturan main agar setiap proses berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) serta meminimalkan potensi sengketa maupun pelanggaran administrasi. 

 

Selain membedah substansi pengaturan seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 beserta perubahannya, Siti Mudawiyah juga menyoroti perubahan kedudukan hukum produk pengawasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Menurutnya, pemahaman atas kewajiban tindak lanjut dan batas kewenangan menjadi kunci menjaga kepatuhan regulasi sekaligus integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 

 

“Kegiatan bimbingan teknis ini menjadi ruang diskusi strategis antara pengawas dan pelaksana teknis tahapan di tingkat kabupaten. Melalui forum ini, Bawaslu Kabupaten Lumajang ingin mendorong penguatan tata kelola internal serta ketepatan prosedur pada setiap tahapan agar kualitas demokrasi di Kabupaten Lumajang kian terjaga”, tutup Mudawiyah.

Penulis & Foto : ella Luma