Tingkatkan Kapasitas SDM Menuju Tahapan Pemilu 2027, Bawaslu Lumajang Gelar Kajian Hukum Verifikasi Parpol

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang terus bergerak aktif memperkuat kesiapan kelembagaan sejak dini. Sebagai langkah strategis memantapkan pemahaman dan pengawasan hukum, Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan Kajian Hukum Internal dengan fokus pembahasan pada tahapan Verifikasi Partai Politik (Parpol).

Kegiatan internal yang digelar pada Senin (5/10/2026)  ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Moh. Farhan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan solid seluruh jajaran internal dalam menghadapi dinamika pengawasan tahapan pemilu yang semakin kompleks.

Hadir sebagai narasumber utama, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, memaparkan materi krusial mengenai mekanisme serta regulasi Verifikasi Partai Politik.

Siti Mudawiyah menyampaikan bahwa kajian ini diproyeksikan sebagai ruang penguatan kapasitas institusi dalam menyambut agenda penting yang diprediksi bergulir pada pertengahan tahun 2027.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi jajaran Bawaslu Kabupaten Lumajang. Kami berharap forum ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan kesiapan jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara profesional," ujar Mudawiyah.

Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi bahwa tahapan krusial seperti pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Administrasi (Vermin), hingga Verifikasi Faktual (Verfak) membutuhkan kecermatan dan akurasi tinggi dari pengawas pemilu.

"Tahapan pendaftaran hingga verifikasi partai politik diperkirakan mulai berjalan pada pertengahan tahun 2027. Oleh karena itu, persiapan matang harus dilakukan sejak dini melalui pemahaman regulasi yang mendalam, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi internal yang solid agar seluruh jajaran siap menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Melalui agenda kajian hukum secara berkelanjutan ini, Bawaslu Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus melahirkan SDM pengawas yang responsif, berintegritas, dan berkepastian hukum demi mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas di Kabupaten Lumajang.