Atasi Keterbatasan Ruang, Bawaslu Bojonegoro Targetkan Penghematan Tempat Hingga 45 Persen Lewat Penyusutan Arsip

Lumajang – Pelaksanaan tahapan Pemilu serentak yang berjalan secara berkesinambungan sejak tahun 2019 hingga 2024 berimplikasi pada melonjaknya volume dokumen dan arsip negara secara signifikan di tingkat daerah. Menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memaparkan kebijakan lokal serta urgensi tata kelola dokumen kepemiluan dalam Rakor Penyusutan Arsip se-Jawa Timur yang digelar secara daring dan diikuti oleh Bawaslu Lumajang, Selasa (9/6/2026).

Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Moch. Zaenuri selaku Kordiv SDMO dan narasumber pertama menjelaskan bahwa dokumen kepemiluan, mulai dari data pemutakhiran, berkas penghitungan suara, hingga laporan keuangan, bernilai sangat strategis. Berkas-berkas tersebut harus dikelola secara profesional agar siap menghadapi audit internal maupun eksternal, sekaligus mencegah dokumen penting berserakan.

Namun, implementasi di lapangan kerap membentur kendala keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan fisik kantor serta keterbatasan anggaran operasional kearsipan. Melalui penerapan tiga pilar utama penyusutan arsip, yakni pemindahan arsip inaktif, pemusnahan berkas habis retensi, dan penyerahan arsip statis ke ANRI, Bawaslu Bojonegoro memasang target efisiensi yang tinggi.

"Melalui target penyusutan arsip yang sistematis dan sesuai prosedur ini, kami harapkan mampu menghemat kapasitas ruang penyimpanan fisik kantor hingga mencapai 45 persen," urai Zaenuri dalam paparannya.

Dalam sesi diskusi, Arsiparis Bawaslu Bojonegoro, Ahmad Fikri Faisal, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya tengah bergerak cepat menginput data arsip baru untuk diusulkan kembali ke tingkat pusat. Langkah proaktif ini mendapat respons positif dari Tim PIC Penyusutan Arsip Bawaslu RI, yang menyatakan bahwa usulan baru dapat diajukan secara simultan tanpa harus menunggu eksekusi fisik dari SK pemusnahan sebelumnya.