Pertahankan Predikat Provinsi Terbaik, Bawaslu Jatim Gelar Penandatanganan Serentak IKU dan Tekankan Tertib Administrasi Keuangan

Lumajang – Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengukuhkan posisinya sebagai provinsi terbaik dalam penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reformasi Birokrasi di tingkat nasional melalui pelaksanaan Penandatanganan Serentak IKU Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang digelar pada Rabu (12/8/2026).

Kegiatan penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits, serta Anggota Bawaslu Jatim Rusmi Fahrizal Rustam dan Dewita Hayu Shinta (Sisin), bersama seluruh jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Anggota Bawaslu Jatim sekaligus Penanggung Jawab (PIC) IKU Bawaslu RI, Rusmi Fahrizal Rustam, dalam arahannya menyampaikan bahwa penandatanganan IKU merupakan komitmen kinerja yang wajib dilaksanakan secara sempurna oleh seluruh pimpinan jajaran Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Jawa Timur berhasil menjadi provinsi terbaik dalam penilaian IKU yang menjadi landasan penilaian reformasi pelayanan publik. IKU ini merupakan tanggung jawab kinerja yang harus dilaksanakan secara sempurna oleh setiap pimpinan di jajaran Bawaslu se-Indonesia," ujar Rusmi Fahrizal Rustam saat memberikan pengarahan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Jatim Dewita Hayu Shinta  menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, khususnya menyangkut tertib administrasi, dokumentasi kegiatan, serta ketaatan tata kelola keuangan negara.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK dan Inspektorat, kelengkapan administrasi seperti SPJ, foto, dokumentasi, dan surat-undangan harus tertib dan tidak boleh ada celah lagi. Ketaatan pada prosedur keuangan wajib dijaga, hindari revisi anggaran yang terlalu sering karena mengindikasikan perencanaan yang buruk, serta pastikan tidak ada overlapping antara fungsi pimpinan dan kesekretariatan," tegas Sisin.

Menutup sesi pengarahan, Ketua Bawaslu Jatim A. Warits menegaskan bahwa IKU merupakan pernyataan kerja pribadi yang memerlukan penafsiran dan inovasi program sesuai dengan kondisi sosial di daerah masing-masing, baik melalui langkah proaktif maupun reaktif demi mencapainya secara optimal.