Audiensi dengan Sekda, Bawaslu Lumajang Harapkan Kepastian Status Gedung Jelang Tahapan Pemilu

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, Kamis (12/2/2026), guna membahas kepastian status penggunaan gedung kantor serta kesiapan sarana dan prasarana menghadapi tahapan Pemilu 2027–2029.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pimpinan Bawaslu Lumajang menyampaikan bahwa saat ini lembaga telah berstatus definitif, namun belum memiliki gedung sendiri. Selama ini, Bawaslu menempati bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui mekanisme pinjam pakai yang telah diperpanjang untuk lima tahun ke depan.

Namun demikian, adanya pengukuran lokasi oleh tim kelurahan terkait rencana penataan wilayah memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan penggunaan gedung tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tahapan pemilu akan dimulai sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Kami tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah daerah. Namun kami berharap ada kepastian yang jelas, sehingga ketika tahapan pemilu dimulai dan dinamika meningkat, tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Ketua Bawaslu Lumajang, Lutfiati.

Selain kepastian status gedung, Bawaslu juga memaparkan keterbatasan kapasitas ruangan yang saat ini dihadapi. Penambahan pegawai, termasuk tenaga pendukung dan staf teknis, menyebabkan ruang kerja menjadi sangat terbatas. Ruang rapat hanya mampu menampung sekitar 30 orang, sementara kebutuhan koordinasi bisa mencapai 50 orang.

Kondisi ini diproyeksikan akan berdampak signifikan pada pelaksanaan pelantikan tenaga ad hoc, rapat koordinasi skala besar, penerimaan audiensi, hingga antisipasi unjuk rasa pada masa tahapan mendatang.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Lumajang berharap terdapat solusi terbaik, baik melalui hibah gedung atau lahan, alternatif lokasi yang lebih representatif, maupun kepastian kelanjutan penggunaan gedung saat ini guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.