Bawaslu Kabupaten Lumajang Hadiri Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Lumajang menghadiri kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2024 yang diselenggarakan bagi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) bertempat di Hotel Aston Sidoarjo, sebagai bagian dari tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja kehumasan, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Bawaslu RI. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan laporan akhir kehumasan yang formatnya telah ditetapkan secara nasional.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara luring dan turut menghadirkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan yang jarang terjadi. Tujuannya bukan hanya menyusun laporan akhir, tetapi juga menyamakan kerangka pemahaman terkait pengelolaan anggaran kehumasan yang sangat krusial dalam tahapan pemilihan serentak,” ujar Dwi Endah.

Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan anggaran yang berbeda-beda, sehingga penting untuk melakukan diskusi bersama guna menemukan solusi terbaik secara kolektif.

Fokus kegiatan evaluasi kali ini meliputi:

• Capaian kinerja kehumasan selama tahapan Pemilihan Serentak 2024,

• Inventarisasi permasalahan yang dihadapi, termasuk kendala teknis maupun administratif,

• Penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai bentuk masukan dari daerah.

Laporan akhir kehumasan, lanjut Dwi Endah, merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga yang memuat seluruh rangkaian kegiatan dan capaian selama satu tahun terakhir.

Dari Bawaslu Kabupaten Lumajang, hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Sekretariat, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, serta staf pengelola kehumasan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kehumasan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengawasan tahapan pemilihan yang partisipatif dan informatif.