Bawaslu Lumajang Perketat Pengawasan PDPB Triwulan I, Pastikan Kualitas Data Pemilih 2027 Terjaga

Lumajang – Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, M. Syarifudin Lubis, menghadiri Rapat Koordinasi Virtual Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (30/03/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam memastikan validitas data pemilih sebagai fondasi utama menghadapi tahapan Pemilu 2027 mendatang.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2026 sangat bergantung pada kedisiplinan pengawasan di tingkat kabupaten/kota saat ini. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses PDPB guna menghindari adanya data anomali.

"Pengawasan PDPB Triwulan I ini adalah kunci. Kita harus menjaga kualitas data DPT 2026 agar proses transisi menuju tahapan Pemilu 2027 berjalan tanpa kendala administratif yang berarti," tegas Eka Rahmawati dalam arahannya.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi memberikan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan uji petik di daerah. Terdapat penekanan khusus bagi kabupaten/kota untuk menjaga konsistensi pelaksanaan uji petik setiap minggu. Selain itu, aspek disiplin administrasi menjadi sorotan utama, di mana pengisian Form A harus disertai dengan bukti dukung yang lengkap dan valid.

Merespons arahan tersebut, M. Syarifudin Lubis menyatakan kesiapan Bawaslu Kabupaten Lumajang untuk memperketat monitoring input data. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap saran perbaikan disampaikan tepat waktu, yakni minimal H-5 hingga H-7 sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pada Triwulan I ini tanpa ada data yang tertunda ke periode berikutnya. Kelengkapan elemen data seperti NIK dan alamat, serta penyusunan Form A yang akuntabel menjadi prioritas kami dalam pengawasan ini," ujar Lubis di sela-sela rapat.

Bawaslu Jawa Timur juga berencana meluncurkan template Berita Acara (BA) penerimaan data untuk menyeragamkan koordinasi dengan instansi terkait.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu dan KPU di tingkat daerah, sehingga setiap saran perbaikan yang diajukan benar-benar terakomodasi dalam Daftar Pemilih Perubahan (DPP) sebelum pleno ditetapkan.

Melalui koordinasi intensif ini, Bawaslu Kabupaten Lumajang optimis dapat menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan transparan bagi masyarakat Lumajang.