Cangkrukan Seri ke-7, Endah : Efisiensi Boleh, Tapi Transparansi Harus Jalan

Lumajang - Efisiensi anggaran yang dilakukan negara saat ini tidak serta-merta mematikan kreativitas dalam kerja-kerja kehumasan dan pengelolaan data informasi. Justru di tengah tekanan efisiensi, Divisi Humas dan Divisi Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur berupaya memperkuat kolaborasi. Hal ini tercermin dalam Cangkrukan Demokrasi seri ke-7 yang digelar oleh Bawaslu Jatim secara daring pada Selasa, (5/08) dan diikuti oleh 38 kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Lumajang.

Bawaslu Lumajang sendiri hadir melalui Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas MS. Lubis, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin M. Farhan, serta staf sekretariat pengampu kedua divisi tersebut. Forum ini bertujuan menjadi ruang tukar gagasan, strategi, dan praktik baik dalam menghadirkan wajah lembaga yang terbuka, responsif, dan adaptif di mata publik.

“Mengingat bahwa tugas kita di dunia pengawas Pemilu, humas dan data informasi harus terus bekerja dalam menampilkan wajah lembaga. Kita perlu strategi yang tepat agar kerja kita tetap terlihat dalam suasana efisiensi,” ujar Anggota Bawaslu Jawa Timur, Endah Prasetyowati, saat membuka forum diskusi tersebut.

Endah menekankan bahwa kerja-kerja kehumasan bukan sekadar soal publikasi kegiatan, melainkan bagian dari membangun kepercayaan publik terhadap pengawas pemilu. Ia juga menyebut pentingnya menyinergikan potensi antar-daerah.

“Setiap kabupaten/kota punya kelebihan masing-masing yang bisa ditularkan kepada yang lain,” kata Endah.

Menurutnya, kolaborasi bukan hanya idealisme, tetapi kebutuhan praktis untuk memperkuat kerja lembaga. Endah menilai para narasumber dalam forum ini merupakan sosok berpengalaman yang bisa menjadi referensi bagi daerah lain.

“Narasumber yang hadir dalam diskusi ini memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan data dan kehumasan. Ini penting untuk saling berbagi strategi,” ujarnya.

Forum Cangkrukan Demokrasi edisi ketujuh ini menghadirkan narasumber dari berbagai Bawaslu daerah, antara lain Hosnan dari Bawaslu Sumenep, Dini Meilia Mieranda dari Bawaslu Situbondo, Muhammad Sudarsono dari Bawaslu Tuban, dan Farid Wajdi dari Bawaslu Trenggalek.

Masing-masing membagikan kiat-kiat dalam menjaga ritme kerja komunikasi publik serta pengelolaan data yang tepat guna di era serba efisien ini. Sebuah upaya kecil namun bernilai besar dalam menjaga wajah demokrasi tetap jernih.