Cegah Kerentanan Sistem, Bawaslu RI Lakukan Unifikasi Website Nasional

Lumajang - Unifikasi website utama Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan sistem informasi dan domain utama Bawaslu secara nasional. Hal tersebut disampaikan M. Agus Syaifudin, Pranata Komputer Ahli Muda Bawaslu RI, dalam Rapat Koordinasi Unifikasi Website Bawaslu se-Jawa Timur yang dilaksanakan secara daring, yang diikuti oleh Bawaslu Lumajang pada Selasa (27/1/2026).

Agus mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan unifikasi, pengelolaan website diserahkan sepenuhnya kepada daerah tanpa standar nasional yang baku. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kerentanan, khususnya pada aspek keamanan sistem dan aplikasi.

“Pada tahun 2022 hingga 2023, kami menemukan lebih dari setengah website Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami penyusupan konten ilegal seperti judi online. Ini menjadi alarm serius bagi keamanan domain utama Bawaslu,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan bahwa dampak dari kerentanan tersebut tidak hanya dirasakan di daerah, tetapi juga berimbas langsung pada domain utama Bawaslu RI yang sempat mengalami suspend, sehingga mengganggu akses berbagai aplikasi nasional.

“Ketika domain utama terdampak, seluruh sistem aplikasi Bawaslu ikut terganggu. Sementara di daerah, keterbatasan SDM membuat penanganan teknis tidak bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Bawaslu RI kemudian melakukan sentralisasi dan unifikasi website secara bertahap, mulai dari website Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Seluruh website kini berada dalam satu ekosistem sistem terpusat dengan satu source code, aplikasi, dan standar keamanan yang sama.

“Dengan sistem terunifikasi, jika terjadi kendala teknis, daerah cukup melaporkan ke Pusdatin dan akan ditangani oleh tim pusat. Ini meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan pengelolaan website,” kata Agus.

Ia menambahkan, ke depan Bawaslu RI juga tengah menyiapkan portal layanan atau helpdesk terpusat agar setiap permasalahan website dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak terulang di daerah lain.

“Fokus daerah ke depan adalah pengelolaan konten yang berkualitas, sementara aspek teknis dan keamanan sistem kami perkuat di tingkat pusat,” tutupnya.