Eratkan Simpul Informasi, Bawaslu Jatim Dorong Penguatan PPID dan JDIH di Wilayah Tapal Kuda

Lumajang - Setelah riuh pesta demokrasi reda, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bergerak menyusun ulang barisan. Penguatan kelembagaan di level kabupaten/kota menjadi agenda utama, dengan sorotan tajam mengarah pada dua simpul vital yakni  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Keduanya dipacu agar tak hanya kuat secara struktur, namun juga mumpuni dalam pelayanan publik.

"Setelah kita melakukan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada, sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kelembagaan kita," kata Dwi Endah Prasetyowati, anggota Bawaslu Jawa Timur yang juga koordinator wilayah (korwil) Tapal Kuda, melalui  telepon saat dihubungi oleh humas Bawaslu Lumajang.

Bagi Endah, momentum pasca pemilu adalah masa kontemplasi kelembagaan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar unit dan soliditas internal.

"Kita butuh kerjasama dan soliditas agar PPID dan JDIH semakin baik," ujarnya.

Dalam narasi Endah, PPID dan JDIH digambarkan sebagai dua mata busur berbeda fungsi, namun menuju satu sasaran.

“Produknya berbeda. Tetapi layanannya harus sama untuk masyarakat. Nah apa yang menjadi kekurangan di PPID dan JDIH kita untuk wilayah di Tapal Kuda termasuk Lumajang, itu nanti yang akan kita perbaiki bersama,” tukasnya.

Program penguatan ini tak berdiri sendiri. Bawaslu Jatim, di bawah komando kolektifnya, juga memetakan sejumlah titik konsentrasi lain di berbagai daerah. Di Kota Blitar, akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama. Di Ngawi, penguatan eksistensi kelembagaan dibidik.

Kabupaten Malang mendapat mandat pembenahan pengolahan data, sementara Tulungagung diarahkan sebagai episentrum literasi demokrasi. Adapun Bangkalan difokuskan pada manajemen kelembagaan, Kota Mojokerto mengarah pada modernisasi birokrasi, dan Kota Malang memperkuat kinerja kelembagaan.

Namun, tak ada penguatan yang berjalan sendiri. Endah menyadari bahwa pekerjaan rumah ini tak bisa dituntaskan hanya oleh satu dua tangan.

“Kami berharap ini menjadi pekerjaan bersama. Kami butuh support dari teman-teman kabupaten/kota agar nantinya output yang kita capai terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Langkah ini seolah menjadi tamparan halus, bahwa demokrasi tak hanya butuh pengawasan saat Pemilu berlangsung, tetapi juga membutuhkan rumah yang kuat dan tertata ketika suara sudah usai dihitung.