Gelar Rutin "Kajian Senin", Bawaslu Lumajang Dorong Pemahaman Hukum Jajaran Pengawas Hingga 80 Persen

Lumajang – Mengingat hampir 80 persen tugas Bawaslu bersentuhan langsung dengan aspek hukum, pemahaman regulasi menjadi standar kompetensi mutlak yang wajib dimiliki oleh seluruh jajaran pengawas. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Lumajang secara intensif menggelar Kajian Peraturan Bawaslu dan Regulasi Kepemiluan secara rutin setiap hari Senin.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Advokasi dan Layanan Hukum yang digelar di Media Center Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Senin (10/8/2026), dengan menghadirkan Anggota KPU Kabupaten Lumajang Divisi Hukum dan Pengawasan, Amin Shobari, sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Amin Shobari membagikan pengalaman serta pandangan strategis terkait pelaksanaan tugas advokasi dan kerja-kerja hukum di lingkungan pengawas pemilu. Ia menekankan bahwa pemahaman hukum yang mendalam merupakan fondasi agar setiap kebijakan yang diambil lembaga memiliki dasar hukum yang kokoh.

"Setidaknya 80 persen pelaksanaan tugas pengawasan di setiap divisi memiliki keterkaitan erat dengan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman aspek hukum bukan hanya milik divisi hukum semata, melainkan kompetensi penting bagi seluruh jajaran agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Amin Shobari.

Ia juga menambahkan bahwa dalam fungsi pencegahan, langkah awal yang mutlak dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi regulasi secara tajam, termasuk memetakan mana hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh aturan. Dengan pemahaman tersebut, kerja pencegahan pelanggaran di lapangan dapat berjalan efisien dan presisi.

Guna menjaga konsistensi kualitas pengawasan, seluruh tahapan kegiatan di internal Bawaslu senantiasa dikoordinasikan secara ketat dengan Divisi Hukum. Kegiatan kajian rutin tiap hari Senin pun menjadi wahana peningkatan kapasitas bagi personel agar siap menghadapi kompleksitas dinamika pengawasan pemilu.