Konsolidasi Satu Visi Bawaslu Jatim, Warits: Kelembagaan Harus Bergerak Bersama

Kediri - Rapat koordinasi penyamaan persepsi teknis kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri, Minggu, (3/08). Kegiatan ini menjadi titik temu penting untuk menyatukan arah dan strategi kelembagaan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, khususnya dalam menyiapkan pilot project kelembagaan yang kuat dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam mendorong efektivitas pengawasan dan tata kelola organisasi. Ia menyebut, penguatan kelembagaan akan difokuskan pada delapan bidang, dari semula sembilan, demi efisiensi.

"Kita tidak bisa memaksakan semuanya berjalan dalam dua bulan. Karena itu, pilot project cukup dilakukan di satu kabupaten/kota," ujar Warits dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Warits menjelaskan bahwa isu satuan kerja (Satker) dan unit kerja mandiri (UKM) menjadi bagian krusial dalam transformasi kelembagaan. Menurutnya, daerah yang sudah menjadi UKM harus membantu percepatan bagi yang belum.

“Bagi yang belum, jangan menghambat yang sudah. Yang belum UKM harus diusahakan agar bisa segera,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi berbasis koordinator wilayah (koorwil) sebagai pendekatan yang lebih aplikatif.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang, Lutfiati, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang reflektif untuk menyamakan pemahaman dalam mendorong agenda kelembagaan.

“Kami menyambut baik upaya Bawaslu Provinsi yang ingin mendorong efektivitas kelembagaan melalui pilot project. Ini harus kami kawal bersama,” ujarnya.

Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, turut menambahkan bahwa aspek akuntabilitas keuangan dan digitalisasi informasi menjadi isu yang kini terus mereka perkuat.

"Verifikator di tingkat kabupaten/kota sudah harus mampu mengelola keuangan secara transparan, mulai dari pengelolaan BMN, SPJ digital, hingga keterbukaan informasi publik," kata Prajna.

Agenda penguatan kelembagaan Bawaslu ini akan terus bergulir hingga evaluasi pada November 2025. Di saat itu, hasil keberhasilan dan kegagalan dari pilot project akan menjadi dasar pengetahuan untuk menyusun strategi kelembagaan jangka panjang yang lebih solid dan terukur.