Menguatkan Postur Kelembagaan, Bawaslu Jatim Dorong Konsolidasi Demokrasi Internal dan Eksternal

Lumajang - Anggota Bawaslu Jatim Kordiv Hukum dan Diklat Dewita Hayu Shinta menekankan relevansi tema diskusi sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk membuka ruang pertanyaan kritis mengenai postur tiga lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Apakah masih relevan dalam format saat ini atau memerlukan perampingan kelembagaan dalam rangka penguatan sistem. Ini disampaikan oleh Shinta dalam DHS seri 2, Selasa (10/02/2026), secara daring.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan pekerjaan kolektif, bukan tanggung jawab satu divisi semata. Konsolidasi harus dilakukan secara internal maupun eksternal, serta dilaporkan secara sistematis setiap bulan melalui forum DHS sebagai bentuk akuntabilitas dan penguatan kelembagaan.

Shinta turut mengapresiasi Bawaslu kabupaten/kota yang aktif melakukan literasi demokrasi di berbagai segmen masyarakat. Ia mendorong agar setiap rencana kegiatan disampaikan melalui grup komunikasi resmi agar Bawaslu Provinsi dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan, termasuk kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim apabila menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

“Dalam kondisi efisiensi, kita harus cermat memanfaatkan forum-forum yang sudah ada—di komunitas, kampus, maupun sekolah untuk terus menggaungkan literasi demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah dalam laporannya menyampaikan bahwa ia bersama timnya sudah melakukan Sosialisasi Partisipatif di Desa Kedawung pada 26 Januari 2026 yang dilaksanakan di rumah warga Desa Kedawung, Kecamatan Padang dengan sekitar 14 peserta saat acara sedekah desa. Membahas kelembagaan Bawaslu, fungsi dan tugas wewenang, ajakan pengawasan partisipatif, penolakan politik uang, dan literasi berita hoax.

Melalui DHS Seri ke-2 ini, Bawaslu Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat postur kelembagaan, baik secara struktural maupun batiniah, sebagai ikhtiar menjaga demokrasi yang berintegritas dan berpihak pada kedaulatan rakyat.