Pemetaan Jabatan di Bawaslu Lumajang: Menyambut Energi Baru, Menata Ulang Peran

Lumajang – Bawaslu Lumajang tengah merapikan kembali struktur kerja internalnya. Pemetaan jabatan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh jajaran sekretariat, termasuk bagi para pegawai CPNS dan PPPK yang baru bergabung. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan efektif di lingkungan pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini digelar di kantor Bawaslu Lumajang dengan suasana diskusi yang partisipatif. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, memimpin langsung sosialisasi tersebut.

Ia menekankan bahwa pemetaan jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya membangun fondasi kerja yang kuat dan terukur.

“Kami ingin memastikan setiap personel memahami posisinya, tugasnya, serta bagaimana kontribusinya berdampak dalam sistem kerja kelembagaan,” ujar Prajna, Jumat,(2/08).

Menurut Prajna, masuknya pegawai baru harus disambut dengan pembekalan yang konkret dan sistematis.

“Dengan adanya CPNS dan PPPK yang baru, tentu dinamika kerja akan berubah. Maka perlu ada penyelarasan peran agar semua proses berjalan sinkron, dari perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Salah satu tujuannya, kata dia, adalah untuk memudahkan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar lebih akurat dan sesuai dengan realitas kerja masing-masing staf. Langkah pemetaan ini juga dianggap penting dalam memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme pegawai. Dalam era birokrasi modern, struktur yang jelas tak hanya mendukung efektivitas kerja, tapi juga menjadi pijakan untuk pengembangan kapasitas individu.

“Kita ingin seluruh pegawai tidak hanya tahu apa yang harus dikerjakan, tapi juga merasa memiliki peran yang jelas dan terukur dalam struktur organisasi,” kata Prajna.

Sosialisasi pemetaan jabatan ini rencananya akan dilanjutkan dengan pendampingan teknis untuk pengisian SKP dan evaluasi berkala terhadap distribusi tugas. Bawaslu Lumajang berharap, dengan struktur yang lebih tertata, seluruh pegawai dapat menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan semangat yang baru dan arah yang lebih jelas.