Profesionalisme Pengelola Arsip Jadi Fokus Ngopi Arsip Bawaslu se-Jawa Timur

Lumajang - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) kearsipan menjadi fokus utama dalam kegiatan NGOPI ARSIP (Ngobrol Pintar Seputar Arsip) yang diselenggarakan pada Selasa (20/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pengelola arsip dari berbagai Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya menyamakan pemahaman serta praktik pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu.

Pemateri kegiatan, Silvi Apriliaana Sari, Staf Arsiparis Bawaslu Kabupaten Blitar, menekankan pentingnya penetapan pengolah arsip di setiap unit kerja melalui Surat Keputusan (SK).

“Setiap divisi seharusnya memiliki pengolah arsip yang ditetapkan secara resmi melalui SK, agar tugas dan tanggung jawabnya jelas serta pengelolaan arsip dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, disampaikan bahwa arsip aktif tetap dikelola oleh masing-masing divisi, sementara arsip inaktif disimpan di depo arsip dan dikontrol secara berkala. Setiap enam bulan, unit pengolah diwajibkan menyetor daftar arsip sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi kearsipan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Lumajang, Radheterian Firdiansyah, menegaskan bahwa penguatan SDM kearsipan merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

“Profesionalisme pengelola arsip menjadi kunci agar setiap dokumen kelembagaan dapat dikelola secara tertib, aman, dan mudah ditelusuri ketika dibutuhkan,” tegas Radheterian.

Ia menambahkan bahwa hasil dari kegiatan NGOPI ARSIP akan menjadi bahan evaluasi dan penguatan internal di Bawaslu Kabupaten Lumajang.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini, termasuk penguatan peran pengolah arsip di setiap divisi, agar pengelolaan arsip semakin tertata dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, NGOPI ARSIP tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas, tetapi juga ruang berbagi praktik baik antar daerah, sekaligus penguatan peran SDM kearsipan sebagai garda terdepan dalam menjaga memori kelembagaan dan akuntabilitas Bawaslu.