Refleksi Hasil Pengawasan, Bawaslu Jatim Perkuat Mitigasi dan Transformasi Kelembagaan melalui DHS

Lumajang  –  Bawaslu Kabupaten Lumajang kembali mengikuti kegiatan forum intelektual rutin Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri Ketiga Tahun 2026, yang digelar oleh Bawaslu  Jatim melalui zoom meeting, Selasa (14/04). Mengangkat tema strategis “Organisasi dan/atau Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum”, kegiatan ini menjadi momentum penguatan arah kebijakan lembaga dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, saat membuka acara secara resmi menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan bukan sekadar angka, melainkan sejauh mana lembaga mampu melakukan mitigasi pelanggaran secara dini. Ia menekankan bahwa ke depan, orientasi kerja Bawaslu akan menitikberatkan pada keseimbangan antara pencegahan yang progresif dan penindakan yang tegas.

"Pencegahan yang baik adalah bagaimana kita memitigasi seluruh potensi masalah dengan berpijak pada data hasil pengawasan masa lalu. Kita perlu meng-upgrade kinerja untuk memaksimalkan fungsi pencegahan tersebut," ujar Warits di hadapan peserta diskusi via daring.

Dalam arahannya, Warits juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pengawas Pemilu atas dedikasi mereka pada tahapan Pemilu sebelumnya. Tercatat, Bawaslu telah mendokumentasikan lebih dari 800 ribu hasil pengawasan, yang masuk dalam sistem rekam data atau record lembaga.

“Saya mengingatkan kembali bahwa amanat Undang-Undang kepada Bawaslu adalah mengawasi jalannya pemilu. Angka 800 ribu lebih hasil pengawasan yang kita catat kemarin adalah prestasi nyata yang telah kita torehkan bersama,” tambahnya.

DHS Seri Ketiga ini didesain sebagai ruang bagi pengawas pemilu untuk membedah anatomi kelembagaan secara hukum dan organisasional. Melalui diskusi ini, diharapkan muncul gagasan-gagasan segar untuk memperkuat struktur organisasi pengawas pemilu agar lebih lincah dalam merespons dinamika di lapangan.

Dengan semangat transformasi, Bawaslu Jatim berkomitmen untuk terus menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen utama dalam menyusun strategi mitigasi, demi terciptanya proses demokrasi yang berintegritas dan berkualitas di Jawa Timur.