Sinergi Humas dan Datin, Bawaslu Jatim Gelar Rakor Daring Bahas PPID hingga Cangkrukan Demokrasi 2026

Lumajang -  Anggota Bawaslu Jatim, Kordiv Humas dan Data Informasi Dwi Endah Prasetyowati menegaskan pentingnya penguatan peran kehumasan dan pengelolaan data sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik. Ia menekankan bahwa Divisi Humas dan Datin tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun literasi demokrasi, memitigasi hoaks, serta memastikan data pengawasan tersaji secara akurat dan mudah diakses.

“Divisi Humas dan Datin harus adaptif, responsif, dan mampu menghadirkan komunikasi yang hangat serta inklusif. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menjaga kepercayaan publik,” kata Endah dalam Rakor daring, Selasa (12/02/2026).

Rakor juga membahas penguatan program PPID, implementasi Satu Data Bawaslu, serta rencana inovasi “Cangkrukan Demokrasi 2026” sebagai forum evaluasi, diskusi, dan kontroling rutin antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Program tersebut dirancang sebagai ruang dialog bulanan untuk menyerap aspirasi, meningkatkan kapasitas sumber daya, serta memperkuat kinerja pemberitaan dan pengelolaan data.

Menurut Endah, Cangkrukan Demokrasi menjadi salah satu strategi pendekatan kultural dalam meningkatkan literasi demokrasi. “Forum ini bukan hanya ruang koordinasi, tetapi juga ruang berbagi inovasi dan memperkuat soliditas jajaran humas dan datin se-Jawa Timur,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lumajang, M. Syarifudin Lubis, menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai arahan dari Bawaslu Jatim memberikan kejelasan langkah strategis bagi jajaran di daerah.

“Rakor ini memperkuat semangat kami di kabupaten untuk terus berinovasi dalam penyampaian informasi pengawasan. Sinergi antara humas dan datin menjadi kunci agar pesan-pesan pencegahan dan pengawasan dapat diterima masyarakat secara luas dan tepat,” ujar Lubis.

Ia menambahkan, penguatan literasi demokrasi melalui forum seperti Cangkrukan Demokrasi akan menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif antara Bawaslu dan masyarakat.

Melalui rakor ini, Bawaslu Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola kehumasan dan data informasi yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi di Jawa Timur.