Tegaskan Langkah Mitigasi PDPB, Lubis: Cegah Dini Demi Akurasi Data Pemilih

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam menjaga akurasi data pemilih melalui langkah-langkah mitigasi dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, M. Syarifudin Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian upaya pencegahan yang terstruktur untuk memastikan data pemilih tetap valid dan tidak menimbulkan persoalan dalam tahapan pemilu berikutnya.

Dalam keterangannya, Lubis menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan Bawaslu Lumajang. Di antaranya adalah inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya sebagai dasar dalam mengawasi PDPB saat ini.

Selain itu, Bawaslu juga telah menyusun peta kerawanan tingkat kelurahan/desa berdasarkan potensi masalah dalam hak pilih dan wilayah rawan data pemilih. Koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama Bawaslu dalam pengawasan ini.

“Kami terus berkoordinasi dengan KPU, Dinas Dukcapil, Pengadilan Negeri, TNI/Polri, hingga pihak kecamatan. Tujuannya agar data pemilih yang dimutakhirkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” ujar Lubis.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online, guna mempermudah akses pelaporan. Bawaslu Lumajang turut menggandeng berbagai instansi dan lembaga dalam bentuk kerja sama pengawasan, serta secara aktif menyampaikan imbauan kepada KPU agar melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil kerja pengawasan ini juga dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan edukasi kepada masyarakat.

“Mitigasi ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan setiap warga yang berhak memilih benar-benar tercatat dengan baik. Pencegahan dini jauh lebih penting daripada penanganan masalah di kemudian hari,” tegas Lubis.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif mengawal akurasi data pemilih demi pemilu yang lebih bersih, jujur, dan demokratis.