Anomali di Desa Kebonsari, Sumbersuko : Pemilih Tanpa Wajah, Alamat Tanpa Rumah

Sumbersuko - Sebuah temuan mengejutkan terkuak dalam proses uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Jumat (1/08). Dari total 56 data pemilih baru yang diverifikasi, 9 orang diketahui telah meninggal, dan 11 lainnya sama sekali tak dikenali oleh aparat desa setempat.

Temuan ini berasal dari kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Lumajang, M.S. Lubis, bersama timnya. Mereka melakukan verifikasi faktual terhadap sampel data yang diambil dari KPU.

“Kami melakukan uji petik terhadap 20 data kematian, hasilnya 9 sudah benar, sisanya tidak ditemukan. Tapi yang paling janggal adalah 11 nama baru yang bahkan tidak dikenali oleh kepala desa maupun perangkat dusun,” kata Lubis.

Kepala Desa Kebonsari, Fatur Rohman, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Sekdes Joko Miharto dan Kaur Umum Abdul Aziz, menyatakan bahwa data tersebut mengandung kejanggalan serius.

“Begitu kami lihat nama dan alamatnya, langsung kami konfirmasi ke kepala dusun. Tapi tidak ada satu pun yang mengaku kenal. Bahkan alamatnya pun tidak cocok dengan dusun-dusun di Kebonsari,” ujar Fatur.

Perangkat desa menilai bahwa persoalan ini berpotensi menjadi pintu masuk kerawanan pemilu jika tidak segera dikoreksi. Nama-nama asing tersebut tercantum lengkap dalam format by name by address, yang mestinya mengacu pada data faktual wilayah.

“Kalau data seperti ini lolos begitu saja, bisa membahayakan validitas DPT. Apalagi jika dijadikan dasar distribusi logistik,” tambah Joko Miharto, Sekdes Kebonsari.

Bawaslu Lumajang menyatakan akan mendalami lebih lanjut sumber data tersebut, sekaligus mengusulkan evaluasi pada proses penginputan dan pemadanan data yang dilakukan oleh KPU.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini soal integritas data pemilih. Kalau dibiarkan, bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemilu,” tegas Lubis. Penelusuran akan dilakukan lintas sektor, termasuk kemungkinan data migrasi ganda atau manipulasi administratif.