Bangun Kelembagaan Solid, Bawaslu Jatim Luncurkan Pilot Project di Bangkalan

Lumajang – Penguatan manajemen kelembagaan dan penataan tata kelola internal kembali menjadi sorotan Bawaslu Jawa Timur. Dalam kegiatan peer learning volume 3  yang digelar Senin (22/09/2025) secara daring tersebut, anggota Bawaslu Jatim, Anwar Noris menegaskan pentingnya konsolidasi kelembagaan agar kerja pengawasan lebih terukur dan adaptif.

“Manajemen kelembagaan tidak bisa berjalan tanpa tata kelola yang rapi. Karena itu, setiap usulan kegiatan wajib dilengkapi standar operasional prosedur dan identifikasi risiko yang jelas,” ujarnya

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota termasuk Bawaslu Kabupaten Lumajang ini berfokus pada empat aspek utama yakni penguatan koordinasi internal, penerapan manajemen risiko, penentuan skala prioritas, serta pengembangan unit yang solid dan adaptif. Forum ini menekankan pentingnya transfer knowledge antar divisi serta kajian regulasi secara berkala.

Sebagai pilot project, Anwar noris selaku korwil dari wilayah Madura raya memilih Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 bulan rancangan pilot project dilakukan pendampingan oleh timnya dan ditargetkan sudah rampung dan bisa diadaptasi oleh Bawaslu kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

Sejumlah rencana aksi telah dijalankan, mulai dari penyusunan draf SOP hingga evaluasi pasca kegiatan di Bangkalan.

“Instrumen monitoring harus digunakan sebagai alat kontrol, bukan hanya laporan di atas kertas. Dari sini kita bisa menilai sejauh mana kelembagaan Bawaslu sudah berjalan efektif,” kata Noris menambahkan.

Bagi Noris, penguatan kelembagaan bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan mendesak di tengah dinamika politik yang kian kompleks. “Kalau tata kelola internal tidak diperkuat, maka pengawasan kita akan rapuh. Padahal, Bawaslu dituntut hadir dengan kerja yang kredibel dan berintegritas,” tegasnya.

Dengan pendekatan peer learning, Bawaslu Jatim berharap pengalaman antar daerah bisa saling melengkapi. Hasilnya diharapkan memperkuat kelembagaan di tingkat lokal, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan demokrasi di Jawa Timur.