Bawaslu Dorong Partisipasi Publik, Radheteriyan Ajak Masyarakat Kian Aktif Mengawasi Pemilu

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya peran publik dalam mengawal jalannya Pemilu. Pesan itu kembali ditekankan melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Krai, Jumat (8/08/2025).

Dalam forum tersebut, anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Radheteriyan Firdyansah, mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi suara sekaligus turut mengawasi proses demokrasi.
Radheteriyan menilai kegiatan ini bukan seremonial belaka.

Ia menekankan bahwa pengawasan partisipatif harus menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat. “Acara ini merupakan kerja sama Komisi II dengan Bawaslu RI untuk mensosialisasikan apa yang menjadi aspirasi Komisi II dan Bawaslu RI,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Radheteriyan juga menyinggung hubungan personalnya dengan Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKB, H. M. Khozin, yang hadir sebagai pemateri.

“Sedikit boleh cerita, Gus Khozin ini teman lama saya. Saya kira beliau memang cocok mewakili Lumajang–Jember, karena saya tahu betul sepak terjangnya,” kata Radheteriyan, disambut senyum para hadirin.

Ia turut menyampaikan apresiasi atas penyambutan hangat Pengasuh Pesantren Bustanul Ulum, Gus Abdul Muhitz Noval.

“Terima kasih atas sambutan Gus Noval yang saya anggap baik sekali. Kami antusias. Semoga bapak-ibu ke depan dapat mengajak masyarakat lebih aktif memberikan suaranya kepada perwakilan yang ada di legislatif, serta aktif pula melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu,” tuturnya.

Menurut Radheteriyan, keberhasilan Pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran tahapannya, melainkan juga dari seberapa besar masyarakat merasa terlibat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu kesadaran bersama.

“Harapannya setelah kegiatan ini, partisipasi masyarakat pada Pemilu mendatang lebih tinggi,” ujarnya menutup sambutan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam mencegah pelanggaran, melawan praktik politik uang, dan menjaga integritas Pemilu. Di lingkungan pesantren, Bawaslu melihat peluang terbukanya ruang pendidikan politik yang santun, inklusif, dan berakar kuat pada nilai moral.