Bawaslu Gandeng Sekolah dan Pesantren, Literasi Demokrasi Masuk ke Generasi Muda

Lumajang - Literasi demokrasi kini tak lagi sekadar jargon. Bagi Bawaslu Jawa Timur, program ini menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan. Dalam kegiatan peer learning yang diikuti Bawaslu Kabupaten Lumajang secara daring pada Kamis, (25/09/2025), anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta menegaskan bahwa literasi demokrasi harus diarahkan pada pemilih pemula yang akan menentukan wajah politik Indonesia ke depan.

“Publik sedang mengalami cooling down setelah Pemilu dan Pilkada 2024 yang berurutan. Banyak yang cenderung ‘mager’ ketika diajak bicara soal demokrasi. Karena itu, kami fokus pada pemilih pemula yang masih segar dan belum punya pengalaman politik,” ujar Shinta.

Program literasi demokrasi, menurutnya, digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pendampingan khusus di wilayah koordinator II yang meliputi Tulungagung, Kediri, Blitar, Jombang, dan Nganjuk. Tulungagung dipilih sebagai pilot project karena posisinya berada “di tengah-tengah” dalam hal kesadaran demokrasi.

“Daerah ini punya fondasi cukup kuat sekaligus ruang untuk berkembang lebih baik,” katanya.

Tujuan utama literasi demokrasi, lanjut Shinta, bukan hanya menambah pengetahuan politik masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu.

“Kami ingin masyarakat tidak sekadar ikut pesta demokrasi, tapi juga mampu mengawasi jalannya. Literasi demokrasi ini adalah bekal untuk memperkuat posisi rakyat dalam sistem politik,” tuturnya.

Bawaslu Jatim juga menggandeng Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah menengah atas dan pondok pesantren. Segmen mahasiswa pun masuk dalam daftar sasaran karena dinilai masih memiliki antusiasme tinggi terhadap isu politik.

“Kuncinya ada pada kolaborasi. Bawaslu memanfaatkan jaringan sosial yang ada, bekerja sama dengan lembaga lain, dan mengoptimalkan media sosial untuk menyebarkan literasi politik,” jelas komisioner berdarah Blitar ini.

Namun, Shinta tak menampik adanya tantangan. Kontrol program tidak sepenuhnya berada di tangan Bawaslu karena bergantung pada kesiapan lembaga mitra. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan, apalagi ditambah menurunnya minat publik pasca pemilu.

“Di sinilah kreativitas kita diuji. Bagaimana caranya literasi demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat yang sedang jenuh dengan politik,” kata dia menutup.