Bawaslu Jatim Bedah Arsip TPS sebagai Bukti Kuat Sengketa Pemilu

Lumajang - Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri ke-10 yang digelar Bawaslu Jawa Timur pada 11 November 2025 menempatkan administrasi hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagai fokus utama. Dari forum yang dimulai pukul 07.30 WIB itu, mengemuka peringatan bahwa dokumentasi pengawasan di TPS bukan sekadar laporan rutin, melainkan penentu kualitas kinerja jajaran Bawaslu di semua tingkatan.

Sebanyak 22 kabupaten/kota memaparkan kinerja divisi hukum sepanjang Oktober. Presentasi mereka membuka jalan bagi penegasan yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta, dalam pengantar diskusi. Ia menyebut administrasi pengawasan TPS sebagai instrumen vital yang merekam realitas lapangan secara lebih utuh dibanding formulir resmi penyelenggara pemilu.

Dewita menekankan bahwa catatan pengawasan lengkap dengan foto dan video sering kali menjadi penentu saat terjadi protes saksi pada tahap rekapitulasi kecamatan hingga penetapan hasil. Bahkan, dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dokumen lapangan itu kerap menjadi alat bukti yang diakui hakim. Ia mencontohkan pengalaman dari perkara Bangkalan, ketika tim diminta menyerahkan 60 video TPS sebagai bukti autentik sidang.

Menurut Dewita, pengalaman itu mendorong perlunya standarisasi administrasi pengawasan untuk Pilkada mendatang. Administrasi yang rapi, ujarnya, bukan hanya arsip, tetapi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi dan menutup celah hukum yang kerap muncul di tingkat TPS.

Dewita juga mengingatkan bahwa konsistensi laporan bulanan menjadi modal penting penyusunan laporan akhir tahun. Dengan data yang sudah terkumpul tiap sesi, proses kompilasi dapat berjalan lebih efisien. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada peserta dari kabupaten/kota serta menjelaskan absennya satu sesi pada Oktober karena agenda penguatan kelembagaan di provinsi.

Diskusi kemudian berlanjut dengan sesi utama “Sharing Session Administrasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu dan Pemilihan,” yang mengulas praktik, temuan, dan penyempurnaan administrasi teknis di TPS sebagai fondasi pengawasan pemilu yang lebih akuntabel.