Bawaslu Jatim dorong pengawasan berbasis bukti digital. Lumajang jadi sorotan positif

Lumajang - Pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal daftar nama yang rapi, tapi soal menjaga kemurnian suara rakyat. Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa, (5/08), aspek ini kembali ditegaskan.

Agenda ini melibatkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari strategi untuk memastikan akurasi data yang disusun oleh KPU. Eka Rahmawati, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Timur, tak hanya menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengawasan data, tetapi juga memberi catatan khusus kepada Lumajang.

Dalam forum virtual itu, Eka menyebut Bawaslu Lumajang sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam mendokumentasikan uji petik pengawasan dengan baik.

“Lumajang ini menarik. Tidak hanya foto, mereka juga dokumentasikan uji petik dalam bentuk video. Ini penting untuk track record kinerja pengawasan kita di ranah digital,” puji Eka dalam sambutannya.

Pengawasan terhadap data pemilih, menurut Eka, merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas pemilu yang demokratis dan adil. Namun ia juga mengakui bahwa pemahaman tentang pengawasan PDPB masih belum seragam di semua daerah.

“Ada daerah yang hanya fokus pada pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), padahal pengawasan harus holistik. Kita perlu melihat keseluruhan proses, bukan hanya satu sisi,” ujarnya.

Eka juga menyadari keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah Bawaslu kabupaten/kota. Namun, keterbatasan itu menurutnya bukan alasan untuk melemahkan pengawasan.

“Kita bisa siasati dengan memilih kecamatan secara purposive untuk uji petik. Yang penting tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Jatim membangun pola pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Melalui metode sampling dan pendekatan wilayah secara selektif, Bawaslu berharap validasi data pemilih bisa dilakukan lebih akurat dan efisien.

M.S. Lubis, Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Lumajang yang hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik arahan dari provinsi.

“Kita akan terus perkuat dokumentasi dan metode pengawasan agar bisa jadi rujukan, bukan hanya secara administratif tapi juga visual,” ujarnya singkat saat dihubungi usai rapat.

Dalam dunia pemilu yang makin digital, dokumentasi bukan lagi pelengkap, melainkan bukti kerja nyata. Dan di tengah tantangan klasik soal data pemilih yang tak kunjung steril, setidaknya ada satu kabupaten yang sudah berusaha meninggalkan jejaknya secara utuh dalam rekaman, bukan sekadar catatan.