Bawaslu Jatim Gelar Coaching Clinic Kewajiban Bendahara Satker, Bawaslu Lumajang Ikut Berpartisipasi

Lumajang -  Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic and Sharing Session Series secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (23/09/2025). Pada edisi kali ini, kegiatan mengangkat tema “Kewajiban Bendahara Satker” sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang bersama para KPA, PPK, dan Bendahara Satker dari seluruh wilayah di Jawa Timur.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bendahara Satker memiliki peran strategis dalam menjaga kredibilitas kelembagaan. Setiap langkah pengelolaan keuangan harus berlandaskan prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, dan kepatuhan pada regulasi,” tegas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Yusuf,  dalam arahannya.

Hadir sebagai narasumber, Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Timur Meyta Liana menyampaikan materi teknis terkait kewajiban bendahara satker, mulai dari penyusunan laporan, mekanisme pertanggungjawaban, hingga tata cara penyaluran dan penggunaan anggaran. Selain paparan materi, peserta juga memperoleh pemahaman substantif mengenai standar administrasi keuangan yang wajib diterapkan di masing-masing satuan kerja.

Kegiatan ini juga membuka ruang sharing knowledge dan diskusi interaktif. Perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk dari Bawaslu Lumajang, menyampaikan berbagai pengalaman, kendala teknis, serta pertanyaan terkait pengelolaan keuangan satker. Melalui forum ini, diharapkan terjadi penyamaan persepsi sekaligus penguatan kapasitas bendahara dalam melaksanakan tugasnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur berharap, melalui Coaching Clinic and Sharing Session Series, seluruh satker di tingkat kabupaten/kota semakin profesional, tertib administrasi, dan konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk mempertahankan tata kelola keuangan lembaga yang berkualitas serta mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.