Bawaslu Kabupaten Lumajang Sampaikan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2024 di Bawaslu RI

Bawaslu Kabupaten Lumajang turut serta dalam penyampaian Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Republik Indonesia pada Senin (20/1/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda penyampaian laporan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan dilaksanakan di Media Center Bawaslu RI.

Penyampaian laporan diterima langsung oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Teh Apri, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait optimalisasi kerja kehumasan, terutama di masa non-tahapan.

"Optimalisasi hasil kerja pengawasan, khususnya dalam aspek kehumasan, sangat penting dilakukan. Publikasi harus tetap berjalan aktif meskipun dalam masa non-tahapan, karena kehumasan adalah kerja lintas divisi yang harus dimaksimalkan," ujar Teh Apri.

Ia menambahkan bahwa banyak materi publikasi yang sebenarnya kaya selama 2024, namun belum diolah secara optimal. Oleh karena itu, momentum masa non-tahapan harus dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi Bawaslu di mata publik.

Lebih lanjut, Teh Apri menekankan pentingnya implementasi regulasi seperti Perbawaslu Nomor 14 dan Pedoman Manajemen Krisis 311, yang berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi dan memitigasi situasi krisis di wilayah kerja Bawaslu kabupaten/kota.

“Situasi krisis akan terakumulasi bila tidak ditanggapi dengan cepat. Ini menjadi tugas penting kehumasan untuk menjawab dan merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, isu kekerasan seksual juga menjadi perhatian serius. Ia menyoroti pentingnya penguatan respons lembaga terhadap kasus kekerasan seksual, dengan mengacu pada SK 417 Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada Desember 2024. Dalam SK tersebut, telah dibentuk sejumlah instrumen pendukung seperti Pokja PPKS dan Posko PPKS, yang dapat dimaksimalkan pada masa non-tahapan.

“Hubungan antar lembaga juga penting untuk terus diperkuat, seperti dengan lembaga psikologi, rumah aman, hingga LPSK. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu siap dan responsif terhadap isu-isu sensitif yang terjadi di lingkungan kelembagaan,” tambahnya.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas pada tahun 2025, Teh Apri mengingatkan bahwa eksistensi humas harus terus dibuktikan melalui kerja nyata, kreatif, dan berdampak kepada publik