Bawaslu Lumajang Awasi Ketat Pemutakhiran Data Parpol Lewat Sipol

Lumajang – Bawaslu Kabupaten Lumajang memperketat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akurasi data kepartaian melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola KPU. Bawaslu menyebut, arus informasi digital kepemiluan harus diawasi sejak hulu agar tidak menjadi titik rawan sengketa di kemudian hari.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, mengatakan bahwa Bawaslu kini telah mendapatkan akses resmi untuk memantau aktivitas pemutakhiran data parpol di Sipol. Dengan akses tersebut, Bawaslu dapat menelusuri dinamika data kepengurusan, keanggotaan, hingga sebaran dokumen di tingkat daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap data yang masuk ke Sipol benar-benar sesuai ketentuan hukum. Pemutakhiran data bukan hanya urusan administrasi, tetapi menyangkut integritas proses demokrasi,” ujar Mudawiyah.

Menurutnya, Sipol telah menjadi ruang baru yang sama pentingnya dengan tahapan pengawasan di lapangan. Di era digital, kata Mudawiyah, manipulasi data bisa terjadi dalam hitungan detik. Karena itu, Bawaslu tidak ingin kecolongan terhadap potensi kecurangan berbasis sistem.

“Dengan pengawasan melekat melalui Sipol, kami bisa mendeteksi lebih dini jika ada ketidaksesuaian data. Pencegahan harus didahulukan, supaya publik tidak dirugikan,” katanya.

Bawaslu Lumajang juga mendorong partai politik untuk disiplin melakukan pembaruan data secara berkala. Transparansi, tertib administrasi, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting bagi partai politik sebagai peserta demokrasi.

Mudawiyah menegaskan, pengawasan terhadap Sipol bukan semata tugas teknis, melainkan bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Ia menyebut, akurasi data parpol akan berpengaruh langsung pada tahapan verifikasi, pencalonan, hingga penetapan peserta pemilu di masa mendatang.

“Demokrasi yang sehat hanya bisa berjalan dengan data yang bersih. Itu prinsip dasar yang akan terus kami kawal,” tegasnya.

Bawaslu memastikan pemantauan Sipol akan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dengan mencatat temuan, memberikan saran perbaikan kepada KPU, dan melakukan langkah hukum bila dibutuhkan.