Bawaslu Lumajang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Lumajang

Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Acara ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Lumajang, Jumat (18/10/24), dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari KPU, PPK, PKAP, serta instansi pemerintah dan aparat keamanan di tingkat kabupaten.

Dalam sambutannya, Siti Mudawiyah, Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lumajang, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, mengingat pemilu serentak 2024 semakin mendekat. Ia menjelaskan pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam setiap tahapan pemilihan, karena pelanggaran terkait netralitas dapat mempengaruhi integritas pemilu.

"Hari ini adalah sosialisasi mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kami sudah mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah untuk diteruskan ke satuan di bawahnya, serta mengingatkan seluruh pihak terkait agar memahami dan mematuhi koridor yang ada. Netralitas bukanlah hal baru, setiap tahapan pemilu selalu menjadi fokus kami. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan pelanggaran," ujarnya.

Siti Mudawiyah juga mengungkapkan bahwa saat ini Bawaslu tengah menangani beberapa kasus yang melibatkan konten di media sosial yang berpotensi melanggar aturan pemilu, khususnya terkait ujaran kebencian dan SARA yang banyak beredar di platform digital seperti TikTok. 

"Ada tiga perkara yang sedang kami tangani, salah satunya terkait pembagian beras di Kaliboto Lor yang melibatkan konten kreator. Kami sudah meminta pendapat ahli untuk menindaklanjuti kasus ini," kata Mudawiyah.

Menyinggung masalah pelanggaran yang melibatkan ASN, Siti mengungkapkan bahwa Bawaslu juga menemukan satu kasus di Desa Denok yang kini sedang dalam proses klarifikasi dan rekomendasi kepada Inspektorat dan BKN untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang, Lutfiati, yang membuka acara secara resmi, menyampaikan bahwa isu netralitas ASN, TNI, dan Polri selalu menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks pemilihan umum seperti Pemilihan Kepala Daerah 2024. Lutfiati juga mengingatkan agar para ASN dan aparat keamanan tidak terlibat dalam kampanye atau memberi dukungan secara terbuka di media sosial, meskipun mereka memiliki hak pilih.

"Saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang tantangan yang kita hadapi di era digital ini. Banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN di media sosial, mulai dari ikut serta dalam kampanye hingga memposting foto-foto yang menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu. Kami di Bawaslu terus melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus seperti ini, dan jika terbukti ada pelanggaran, kami akan meneruskan rekomendasi kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti," ungkap Lutfiati.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan yang tegas terhadap pelanggaran di media sosial, dan mengimbau kepada seluruh pihak agar menjaga etika dalam berkomunikasi dan beraktivitas di dunia maya. 

"Kami berharap masyarakat, terutama ASN dan aparat keamanan, dapat menahan diri dalam memberi komentar atau melakukan aksi yang dapat mempengaruhi netralitas mereka. Jika ada konten yang melanggar, kami akan segera melaporkan ke Kominfo untuk ditindaklanjuti," tambahnya.

Lutfiati juga menyampaikan bahwa di era digital saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memengaruhi opini publik, baik dalam bentuk konten kampanye maupun ujaran kebencian.

"Kami di Bawaslu memang memiliki keterbatasan waktu, namun kami bekerja maksimal untuk menindaklanjuti setiap temuan. Pada masa kampanye yang berlangsung hingga 23 November 2024, kami berharap Lumajang tetap kondusif dan aman," tutupnya.

Sebagai penutup acara, Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang, Lutfiati, mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama menjaga netralitas dalam pemilu demi terpilihnya pemimpin yang amanah dan sesuai dengan harapan masyarakat. Acara pun ditutup dengan bacaan basmalah bersama.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Lumajang dapat menjaga netralitas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemilu dapat berlangsung secara adil dan jujur.