Bawaslu Lumajang Hadiri Rakor Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih di KPU, Tekankan Sinkronisasi Menuju 2026

Lumajang – Bawaslu Kabupaten Lumajang, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang digelar oleh KPU bersama Bawaslu dan sejumlah instansi terkait pada Kamis (4/12/2025). Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk memastikan akurasi data pemilih menjelang agenda nasional pemutakhiran pada 2026.

Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Henariza Febriatmaja, menegaskan bahwa kegiatan rakor semacam ini telah menjadi agenda tetap sepanjang 2025.

“Kegiatan rapat seperti ini sudah menjadi agenda rutin sejak awal tahun 2025. Setiap triwulan kami berhak melakukan pemutakhiran,” ujarnya membuka forum.

Henariza menjelaskan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara terencana dan berbasis data prioritas. Dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas), KPU memusatkan perhatian pada beberapa kategori pemilih yang memerlukan klarifikasi khusus.

“Secara teknis, dalam dua hari coktas kami fokus pada data dari Kemenlu, data warga yang berusia di atas 100 tahun, dan sejumlah elemen data yang butuh verifikasi lebih dalam,” terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa KPU Lumajang akan menggelar pleno terbuka keesokan harinya untuk menetapkan hasil pemutakhiran sebelum dibawa ke tingkat provinsi.

“Pekan depan kami akan melakukan pleno terbuka, kemudian hasilnya akan kita bawa ke KPU Provinsi dalam pleno tingkat provinsi,” jelasnya.

KPU berharap proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkala dapat menghasilkan data pemilih yang semakin presisi pada 2026. Salah satu target utama adalah tercapainya kesesuaian data antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Harapannya di tahun 2026 nanti data kita bisa sinkron dengan Disdukcapil, atau paling tidak selisihnya tidak jauh berbeda,” kata Henariza.

Ia menambahkan bahwa akurasi data pemilih menjadi prioritas nasional yang harus dijalankan dengan penuh komitmen.
“Pemutakhiran ini merupakan prioritas nasional KPU. Karena itu, harus kita jalankan secara bertahap, terukur, dan melibatkan seluruh stakeholder,” tegasnya.