Bawaslu Lumajang Ikuti Rakor Persiapan Pecah DIPA, Prajna Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Lumajang – Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh tingkatan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi kelembagaan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pecah DIPA Satker Baru bagi seluruh Bawaslu kabupaten/kota di wilayahnya, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh unsur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara, staf pengelola keuangan, hingga CPNS formasi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama. Dari Lumajang, hadir Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, bersama jajaran staf sekretariat.

Prajna menilai kegiatan ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan teknis dan administratif jajaran sekretariat dalam menghadapi perubahan struktur anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung efektivitas pengawasan Pemilu.

“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya jargon administratif, tetapi ruh dari tata kelola kelembagaan yang kredibel. Melalui kegiatan ini, kami di Bawaslu Lumajang semakin memahami bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujar Prajna.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme teknis pecah DIPA satker baru, alur pencairan anggaran, hingga kewajiban dokumentasi keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu Jatim menegaskan bahwa integritas pengelolaan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab moral lembaga pengawas Pemilu. Kinerja pengawasan yang efektif, lanjut Prajna, harus didukung oleh manajemen keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas SDM di bidang keuangan dan administrasi. Sebab, pengawasan yang baik tidak bisa dilepaskan dari sistem pendukung kelembagaan yang solid,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya rakor ini, Bawaslu Lumajang berharap pengelolaan anggaran di lingkungan sekretariat semakin optimal dan mampu menjadi penopang penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang profesional dan berintegritas.