Bawaslu Lumajang Siap Digitalisasi Akuntabilitas, Pilot Project Dimulai di Kediri

Kediri - Digitalisasi keuangan, penguatan kelembagaan, dan literasi demokrasi menjadi menu utama dalam rapat koordinasi penyamaan persepsi teknis penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri, Minggu, (3/08), agenda ini sekaligus memulai uji coba pilot project penguatan kelembagaan di satu wilayah.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menyampaikan bahwa agenda ini bukan sekadar formalitas teknis, melainkan langkah strategis untuk membangun kultur organisasi yang berkelanjutan.

“Yang paling abstrak itu literasi demokrasi dan hubungan kelembagaan. Tapi itu juga yang paling penting. Karena tanpa hubungan kelembagaan yang sehat, kita tak bisa menjangkau masyarakat,” kata Warits.

Salah satu aspek yang banyak disorot dalam forum adalah akuntabilitas keuangan. Warits menekankan perlunya dokumen keuangan dan aset yang terdigitalisasi serta transparan melalui website masing-masing Bawaslu.

“Tersedianya laporan dan dokumen digital itu bukan semata soal administrasi, tapi kepercayaan publik,” ujar dia.

Evaluasi anggaran juga akan dilihat dari efisiensi penyerapan, penarikan dana bulanan, serta pelaporan yang tepat waktu.

Ketua Bawaslu Lumajang, Lutfiyati, menyatakan komitmennya untuk menerapkan model penguatan kelembagaan di internal lembaganya.

“Kami akan memastikan semua indikator seperti SPJ digital, manajemen aset, dan informasi hukum berbasis JDIH terwujud,” ucap Lutfiyati.

Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sistem pengelolaan arsip elektronik dan penguatan PPID yang lebih cepat dan responsif.