Bawaslu RI Gelar P2P di Sidoarjo, Totok: Demokrasi Belum Berhasil Kalau Rakyat Belum Sejahtera

Sidoarjo - Demokrasi, kata Totok Hariyono, bukanlah tujuan akhir. “Menurut Bung Karno, kita berdemokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Pemilu itu hanya alat menuju rakyat yang sejahtera. Kalau belum sejahtera, maka demokrasi belum berhasil,” ujar anggota Bawaslu RI itu ketika membuka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Fave Hotel Sidoarjo, Selasa (13/08/2025).

Rangkaian P2P yang digelar Bawaslu RI ini akan menyebar di seluruh daerah. Jawa Timur menjadi salah satu tuan rumah awal dengan mengusung tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat. Selama tiga hari, 13–15 Agustus, seratus peserta dari berbagai daerah mengikuti pelatihan yang bertujuan melahirkan pengawas partisipatif di tingkat masyarakat.

Totok, mantan anggota Bawaslu Jawa Timur, mengingatkan peserta agar tak hanya sibuk mengawasi teknis pemilu, tetapi juga menjaga roh demokrasi itu sendiri.

“Agar mereka yang kita pilih, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga DPR benar-benar menjadi negarawan yang membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis.

“Ketika aparat negara terlibat dalam politik praktis, maka demokrasi bisa tergelincir pada otoritarianisme,” ujarnya.

Totok lantas menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam mencegah penyimpangan. “Saya sangat hormat kepada 100 peserta ini. Karena panjenengan adalah para pejuang. Kalau kami ini hanya pekerja, panjenengan yang berjuang,” katanya.

Dalam forum itu, Siti Mudawiyah, anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang yang hadir sebagai fasilitator, mempertegas bahaya praktik transaksional. Politik uang, katanya, adalah ancaman laten yang merusak sendi demokrasi.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan jargon ‘ambil uangnya, pilih sesuai hati nurani’ jadi pembenaran. Suara rakyat terlalu berharga untuk ditukar dengan recehan,” ujarnya.

Mudawiyah menambahkan, kesadaran politik masyarakat tak bisa dibangun instan. Akar masalah seperti kesulitan ekonomi dan tradisi politik uang harus ditangani dengan edukasi berkelanjutan.

“Kawan-kawan di sini adalah garda depan. Jangan ragu menyebarkan pengetahuan dan menolak segala bentuk suap politik. Karena pengawas tidak pernah sendirian, ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada rakyat yang bersama-sama menjaga,” pungkasnya.