Dari Cangkrukan ke Arah Kebijakan, Rusmi Tekankan Peran Medsos dan PPID

Lumajang - Bawaslu Kabupaten Lumajang mengikuti kegiatan diskusi bertajuk “Cangkrukan”, sebuah forum kolaboratif antara Divisi Humas dan Divisi Data dan Informasi (Datin), yang digelar oleh Bawaslu Jatim pada Selasa, (22/07/2025).

Diskusi yang berlangsung secara daring ini menjadi wadah sinergi dua divisi penting dalam memperkuat strategi komunikasi dan layanan informasi pasca Pemilu dan Pilkada serentak. Kegiatan dibuka langsung oleh anggota Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam.

Dalam sambutannya, Rusmi menekankan pentingnya evaluasi kinerja Divisi Datin terkait pengelolaan data dan pelayanan informasi publik (PPID), serta strategi Divisi Humas dalam menyampaikan program Bawaslu kepada masyarakat.

“Meskipun Humas dan Datin memiliki fungsi yang berbeda, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Ke depan, saya harap agar Divisi Datin lebih proaktif dalam menyebarkan informasi publik, terutama yang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan”, tutur komisioner asal Padang, Sumatera Barat ini.

Lebih lanjut, Rusmi menegaskan bahwa Divisi Humas merupakan corong utama Bawaslu kepada publik. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana utama interaksi masyarakat saat ini, menggantikan dominasi media arus utama.

Menurutnya, strategi publikasi Bawaslu harus menyesuaikan tren komunikasi digital, agar program-program pengawasan pemilu bisa tersampaikan secara luas dan efektif kepada masyarakat.

“Melalui forum Cangkrukan ini, para narasumber dan peserta sebisa mungkin dapat saling bertukar gagasan serta merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan interaksi Bawaslu dengan masyarakat. Diskusi ini juga menjadi momentum untuk menyusun program-program inovatif yang bisa mendukung penyusunan kebijakan pemilu mendatang, termasuk meningkatkan partisipasi dan literasi masyarakat terhadap proses demokrasi”, harap Rusmi

Ia menambahkan hasil diskusi ini tidak hanya berhenti di forum, namun bisa diteruskan menjadi konten edukatif di media sosial maupun kanal komunikasi Bawaslu lainnya.

“Saya harap para staf dan koordinator divisi Humas serta pengelola PPID bisa memanfaatkan teknologi dengan optimal. Apa yang dirumuskan dalam forum ini dapat menjadi sumbangsih nyata yang bisa didengar oleh DPR RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemilu ke depan,” pungkasnya.