Hadapi Akhir Tahun Anggaran, Bawaslu Lumajang Perkuat Sinergi dengan KPPN

Lumajang - Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Bawaslu Kabupaten Lumajang terus memantapkan langkah dalam pengelolaan keuangan dan administrasi kelembagaan. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, menjadi salah satu peserta dalam Sharing Session Vol. 2 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I.

Kegiatan bertajuk “Langkah-Langkah Satuan Kerja dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025” ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur, khususnya satuan kerja (satker) baru.

Menurut Prajna, kegiatan tersebut memberikan pemahaman teknis yang sangat dibutuhkan oleh jajaran sekretariat, terutama dalam menghadapi fase krusial penutupan anggaran.

“Materi yang disampaikan sangat aplikatif dan membuka ruang bagi kami untuk memperkuat koordinasi dengan KPPN. Momentum ini jadi pengingat pentingnya tertib administrasi dan sinergi lintas lembaga agar tidak ada kendala di akhir tahun,” ujar Prajna usai mengikuti kegiatan.

Dalam sesi pemaparan, perwakilan KPPN Surabaya I mengurai secara rinci berbagai tahapan yang harus dipenuhi satuan kerja menjelang tutup buku 2025. Mulai dari pendaftaran data kontrak, pengelolaan gaji Januari 2026, pembayaran uang makan dan lembur Desember, hingga penyelesaian uang persediaan serta pelaporan keuangan dan retur.

Prajna menilai, kolaborasi antara Bawaslu Provinsi dan KPPN merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota.

“Sebagai satker yang baru, kami perlu memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi. Ini bukan sekadar tentang laporan keuangan, tapi juga tentang membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Kegiatan Sharing Session Vol. 2 juga diwarnai diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Para peserta aktif bertanya terkait mekanisme pencairan dana hingga pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun anggaran.

Antusiasme itu, menurut Prajna, mencerminkan semangat baru Bawaslu di tingkat daerah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Kami tidak hanya ingin tertib secara administratif, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pengawasan pemilu,” tuturnya.

Dengan kegiatan ini, Bawaslu Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola keuangan yang tertib, efisien, dan berintegritas, sejalan dengan semangat penguatan kelembagaan Bawaslu di seluruh Jawa Timur.