Jelang Peer Learning, Bawaslu Jatim Gas Proyek Tapal Kuda

Lumajang -  Bawaslu Jawa Timur melangkah lebih jauh dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Melalui Rapat Koordinasi edisi III pada Kamis (25/09/2025) yang diikuti oleh Bawaslu Lumajang, lembaga ini resmi mengumumkan uji coba penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai pilot project di wilayah Tapal Kuda.

“Proses penguatan kelembagaan harus menyentuh publik, karena ukuran keberhasilan kita bukan hanya administratif, tetapi bagaimana masyarakat menilai dan memanfaatkan PPID dan JDIH yang kita kelola,” kata Dwi Endah Prasetyowati, anggota Bawaslu Jatim, Koordinator Divisi Humas dan Datin, sekaligus Korwil Tapal Kuda yang memimpin proyek percontohan tersebut.

Menurut Dwi Endah, langkah ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki sesi peer learning pekan depan, di mana Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan memaparkan praktik terbaiknya. Dalam persiapan itu, Bawaslu Jatim meminta setiap kabupaten/kota mengedarkan kuesioner sederhana kepada mitra strategis seperti Kesbangpol, Kominfo, ormas, perguruan tinggi, KPU, hingga Dispendukcapil.

“Pertanyaan sederhana, tapi mewakili indikator penting yang bisa memberi kita gambaran objektif terkait sejauh mana peran PPID dan JDIH dipahami publik,” ujarnya.

Bawaslu Jatim memberi waktu singkat, hanya 5 hari mulai Jumat hingga Selasa untuk mengumpulkan data tersebut. Hasil survei ini akan dihimpun di tingkat provinsi dan menjadi dasar evaluasi sekaligus rujukan penguatan kelembagaan di daerah lain.

“Keterbatasan waktu harus kita maksimalkan sedemikian rupa. Data ini akan menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh,” kata komisioner asal Jember tersebut.

Selain penguatan di Probolinggo, rapat koordinasi juga membahas percepatan pembentukan satuan kerja baru bagi Bawaslu Banyuwangi, Situbondo, dan Jember. Dengan model peer learning, Bawaslu Jatim berharap pengalaman pilot project di Probolinggo bisa direplikasi di kabupaten lain, sekaligus mendorong terciptanya standar layanan informasi dan dokumentasi hukum yang seragam di seluruh Jawa Timur.