KPU Lumajang Bongkar Penyebab Ketidaksinkronan DPB, Dorong Kolaborasi Lebih Luas

Lumajang - KPU Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa perbedaan data pemilih antara masa tahapan dan non tahapan pemilu merupakan konsekuensi dari proses pemutakhiran yang terus berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Kabupaten Lumajang, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Abu Kusaeri, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) 2025 bersama Bawaslu dan sejumlah instansi terkait.

Abu Kusaeri menjelaskan bahwa dinamika data pemilih tidak dapat dilepaskan dari perubahan kependudukan yang terus berlangsung.

“Perbedaan data pemilih antara tahapan dan non-tahapan itu terjadi pada proses pemutakhiran. Ini sesuatu yang wajar karena data bergerak mengikuti perubahan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendirian dalam memperbarui data pemilih. Tanpa dukungan instansi teknis lain, data yang dihimpun berisiko tidak akurat. “Perlu koordinasi dengan instansi terkait untuk updating data pemilih. Kalau hanya KPU dan Bawaslu, data yang kita peroleh masih kurang valid,” tegas Abu.

Untuk itu, KPU Lumajang berencana memperluas jangkauan koordinasi dengan melibatkan lebih banyak perangkat pemerintahan.

“Ke depan, kami juga akan berkoordinasi dengan PKDI, para camat, dan DPMD agar data yang kita peroleh semakin valid dan menyentuh akar persoalan di tingkat desa,” jelasnya.

Abu juga mengingatkan bahwa Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan seiring perkembangan data kependudukan nasional.

“Kemarin sudah saya sampaikan bahwa PDPB ini merupakan data ‘di atas meja’, artinya masih dapat berubah-ubah setiap tiga bulan sekali. Pembaruannya memang berkala dan mengikuti dinamika,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan pemutakhiran rutin, KPU Lumajang berharap validitas data pemilih semakin meningkat sehingga proses penyelenggaraan pemilu mendatang dapat berjalan lebih akurat dan terpercaya.