Lapas Lumajang Minta Aturan Khusus Bagi Pemilih di Balik Jeruji Pada Pemilu Mendatang

Lumajang - Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas II B Lumajang, Endra Suwartono, berharap regulasi Pemilu mendatang dapat memberikan perlakuan khusus bagi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, seperti di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ia menyebut, pengalaman pada Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan masih adanya hambatan administratif yang membuat sebagian narapidana kesulitan menggunakan hak pilihnya. Endra menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan dari Bawaslu Lumajang pada Selasa, (29/07), dalam rangka uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Menurutnya, syarat membawa e-KTP atau kartu keluarga (KK) secara fisik yang ditetapkan dalam regulasi Pemilu menjadi kendala utama di lapas.

“Banyak warga binaan yang tidak memiliki akses ke identitas karena dokumen mereka masih berada di tangan penyidik,” kata Endra.

Pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Lapas Lumajang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengambil langkah alternatif dengan menerbitkan surat keterangan kolektif sebagai pengganti KTP dan KK. Langkah itu dinilai efektif, namun hanya bersifat sementara.

“Kami butuh solusi jangka panjang, bukan sekadar langkah darurat,” ujarnya.

Sebagai bentuk antisipasi, pihak lapas kini menetapkan kebijakan internal baru, setiap narapidana yang masuk wajib disertai atau dibekali identitas resmi sejak awal. Endra mengatakan, langkah ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya agar persoalan serupa tak terulang.

“Kami ingin pastikan setiap warga binaan tetap bisa menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif,” ucapnya.

Endra menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap TPS khusus dalam penyusunan kebijakan Pemilu mendatang. Ia menilai, dinamika yang terjadi di lapas berbeda dari masyarakat umum sehingga perlu perlakuan yang lebih adaptif.

“Kalau soal hak pilih, mereka tetap warga negara yang harus difasilitasi secara adil,” pungkasnya