Persamaan Persepsi Distribusi Logistik Tingkat Kecamatan, Bawaslu Lumajang Gelar Rapat Koordinasi

Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar rapat koordinasi penyamaan persepsi distribusi logistik tingkat kecamatan terkait distribusi logistik Pemilu 2024, Jumat (8/11/24). Rapat yang dilaksanakan di Media Center Bawaslu Kabupaten Lumajang ini dihadiri oleh Koordinator Divisi SDMO dan Datin Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lumajang, serta Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik PPK se-Kabupaten Lumajang.

Acara dibuka dengan sambutan dari Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Lumajang, yang menekankan pentingnya keseragaman persepsi terkait distribusi logistik dalam pemilu. Dalam sambutannya, ia mengingatkan beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan logistik Pemilu, seperti "tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, serta memperhatikan spesifikasi dan kualitas logistik." Ia juga menekankan bahwa meskipun sering kali ada pelanggaran terkait logistik, namun distribusi logistik yang akurat dan tepat waktu sangat krusial bagi kelancaran proses pemilihan yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lumajang, Radheteryan Firdiansyah menjelaskan bahwa meskipun pelanggaran pemilu sering terjadi, logistik tetap menjadi hal yang sangat urgen. Kerusakan surat suara atau masalah lainnya dalam penghitungan suara bisa mengakibatkan penundaan, bahkan potensi perubahan jadwal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terkait distribusi logistik, terutama terkait dengan ketepatan jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah diatur dalam peraturan-peraturan terkait, seperti PKPU dan Perbawaslu.

"Logistik sangat penting, dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan harus dilakukan bersama-sama, dengan kesepahaman di antara semua pihak yang terlibat," ujar Ryan 

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan terkait dengan kondisi TPS, segel, serta sampul logistik yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dalam rapat tersebut, disampaikan pula bahwa Kabupaten Lumajang termasuk dalam lima kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi di Jawa Timur, di mana Lumajang menempati urutan kelima setelah Kabupaten Sampang. Hal ini menambah urgensi untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif dalam distribusi logistik. Mengingat indeks kerawanan pemilu yang tinggi, setiap pihak diminta untuk tidak menganggap masalah logistik sebagai hal yang sepele.

Sambutan ini juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara Panwascam dan PPK, serta antara PPK dan PPS di setiap tingkat kecamatan. Diharapkan agar seluruh pihak bekerja sama dengan baik untuk memastikan distribusi logistik dapat berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

"Saya berharap di setiap tingkatan, kita bisa menjaga koordinasi yang aktif, baik dari Panwascam ke PPK, maupun PPK ke PPS. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan memastikan tidak ada masalah terkait logistik," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pentingnya distribusi logistik yang tepat dan efisien, serta memastikan bahwa setiap langkah pengawasan dilakukan dengan serius untuk menjaga kelancaran Pemilu 2024 di Kabupaten Lumajang.