PKB Dorong Politik Berbiaya Rendah, Ketua DPC Lumajang Targetkan Penguatan Kursi Legislatif

Lumajang - Dorongan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang lebih bermartabat dan berbiaya rendah kembali disuarakan dari panggung sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu di Lumajang. Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang ahmad Syaifuddin, menekankan bahwa demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin yang baik apabila proses elektoralnya tidak dibangun di atas ongkos politik yang mahal.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Krai, Jumat (8/08/2025). Dalam forum yang dihadiri santri, tokoh agama, Bawaslu, dan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya terhadap penguatan demokrasi di Lumajang.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mari kita perbanyak bacaan amalan sholawat, saya sudah membuktikan mampu merubah segalanya,” ujarnya membuka. Ia menegaskan bahwa nilai spiritual tak dapat dipisahkan dari ikhtiar politik yang sehat.

Ia kemudian menyoroti praktik Pemilu yang masih kerap menuntut ongkos besar. “Pemilu kita kalau masih butuh biaya besar, saya berpikir tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik,” ucapnya. Ia menilai, politik yang mahal akan selalu memunculkan kandidat yang tersandera modal, bukan tersaring oleh kualitas.

Sebagai pimpinan partai di daerah, Anang menyatakan bahwa konsolidasi menjadi kunci. “Dengan kegiatan ini, saya sebagai ketua merasa bangga untuk menjadikan Kabupaten Lumajang menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pertemuan semacam ini adalah bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat basis politik yang sehat, partisipatif, dan berakar pada kepentingan masyarakat.
Di hadapan kader dan simpatisan, ia juga menyampaikan target politik yang realistis namun agresif.

“Harapannya, dengan terus melakukan konsolidasi seperti ini, kursi DPRD Kabupaten Lumajang bisa bertambah pada Pemilu ke depan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut menutup rangkaian forum kolaboratif antara Bawaslu dan Komisi II DPR RI dalam menguatkan pengawasan partisipatif. Dari pesantren di ujung timur Jawa itu, PKB menyerukan tiga pesan yakni demokrasi tanpa ongkos gila-gilaan, konsolidasi yang berkelanjutan, dan partisipasi publik yang semakin kuat.