Rapim Bawaslu se-Jawa Timur, A. Warits Rapikan Jajarannya Untuk Menata Ulang Fondasi Kelembagaan

Surabaya - Rapat Pimpinan Penguatan Kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur akhirnya terlaksana setelah perencanaan yang berlangsung 2–3 bulan. Agenda yang dipusatkan di Vasa Hotel Surabaya, pada 30 November s.d. 2 Desember 2025 ini menjadi ruang konsolidasi perdana yang lahir dari momentum adanya anggaran penguatan kelembagaan.

“Sejatinya kami tidak punya anggaran untuk melaksanakan rapim ini. Begitu ada anggaran penguatan kelembagaan, saat itulah kami putuskan rapat ini harus digelar,” ujar Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits dalam pembukaan yang dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang.

Rapim ini dirancang sebagai forum bertukar pengetahuan dari delapan bidang penguatan kelembagaan yang telah diujicobakan di delapan kabupaten/kota. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditindaklanjuti di wilayah koordinator masing-masing. Meski terbagi menjadi delapan bidang, pimpinan Bawaslu Jatim menekankan bahwa seluruhnya merupakan satu kesatuan konsep yang sengaja dipisah karena keterbatasan kapasitas daerah.

“Menurut saya, yang paling pokok adalah soal akuntabilitas. Ada kesalahan yang berulang di Bawaslu kabupaten/kota, bahkan kadang di provinsi, terkait hasil audit. Tidak mungkin Bawaslu bisa mengawasi dengan baik apabila dirinya sendiri masih menyisakan cacat,” ungkap komisioner asal Sumenep ini.

Pada 2026, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur akan mengimplementasikan penguatan akuntabilitas keuangan sebagai standar baru tata kelola. Jika kesalahan terus berulang, kata dia, persoalannya tidak lagi sekadar administrasi. 
“Itu bisa jadi soal pola pikir, karakter, sistem, atau keterampilan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain akuntabilitas, rapim juga akan membahas isu yang selama ini jarang mendapat panggung formal seperti kekerasan seksual di lingkungan kerja. Selama masa kepemimpinannya, ia mencatat setidaknya terjadi tiga peristiwa.

“Kita harus bicara inklusivitas gender. Kita harus menciptakan ruang kerja yang aman. Karena yang berpotensi mengalami kekerasan seksual bukan hanya perempuan, tapi bisa juga laki-laki,” katanya. Sesi khusus mengenai isu ini akan digelar sebagai bentuk respons atas problem yang berulang.

Di akhir pengarahan, A.Warits mengingatkan mandat berat yang dipikul lembaganya. “Bawaslu diberi amanat untuk melakukan pengawasan pemilu. Salah satunya adalah membangun literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa. Amanat ini berat. Jangan sampai kita justru menjadi urusan orang lain karena kecerobohan atau ketidakmampuan kita, terutama di tingkat pimpinan,” ujarnya mengakhiri.