RAWON Jadi Momentum Menata Dapur Secara Digital dan Terukur

Lumajang - Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang, Prajna Eka Puspitasari, menilai forum perdana RAWON yang digagas Bawaslu Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk memperkuat kultur tertib administrasi dan menata ulang sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Menurutnya, kehadiran forum Rembuk Aplikasi Wujudkan Optimalisasi BMN bukan hanya urusan teknis pencatatan, tetapi menyentuh jantung organisasi, kerapian dapur kerja.

“RAWON ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi momentum untuk menata dapur kita agar lebih sistematis dan terintegrasi secara digital. Saya berharap setelah forum perdana ini, pekerjaan terkait BMN, mulai perencanaan, pemeliharaan, hingga pelaporan tak lagi dilakukan secara parsial, tetapi satu sistem, satu alur, dan satu data,” ujar Prajna usai mengikuti kegiatan tersebut.

Sebagai peserta dalam forum perdana pada 18 September 2025 itu, Prajna menilai bahwa digitalisasi aplikasi pengelolaan BMN, khususnya melalui SIMAN V2, harus berdampak langsung pada pola kerja harian di daerah. Bagi Prajna, tantangan yang harus dibenahi bukan hanya skill, tetapi juga kebiasaan.

“Selama ini kita sering terjebak pada kerja teknis yang repetitif karena sistemnya tidak rapi. Jika seluruh alur BMN tertata digital, maka pekerjaan akan lebih ringkas, progres mudah dipantau, dan akuntabilitas bisa diukur secara nyata,” tegasnya.

Prajna juga menyambut baik rencana Bawaslu Jawa Timur untuk menjadikan RAWON sebagai forum rutin dua kali sebulan dan membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk tampil sebagai pemateri. Menurutnya, pendekatan ini adalah bentuk learning ecosystem yang sehat.

“Daerah harus dipaksa untuk naik kelas. Dengan forum antar-satker seperti RAWON, kita tidak hanya jadi pendengar, tetapi ikut menyumbang pengetahuan dan pengalaman. Pola ini akan mempercepat pemerataan kompetensi,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa Bawaslu Lumajang siap menindaklanjuti hasil forum dengan membangun sistem kerja BMN yang lebih terstruktur. Targetnya jelas: dapur kelembagaan harus rapi, terukur, efisien, dan mudah diaudit kapan saja.

“Tertib pemilu hanya bisa lahir dari tertib kelembagaan. Jika dapur kita rapi termasuk urusan BMN, maka kerja pengawasan di hilir akan berjalan jauh lebih efektif,” tutupnya