Siti Mudawiyah Soroti Lambannya Pemutakhiran Data Parpol di Sipol

Lumajang – Bawaslu Kabupaten Lumajang menyoroti masih rendahnya aktivitas pemutakhiran data partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Meski telah memasuki masa jeda tanpa tahapan pemilu, lembaga pengawas menilai pembaruan data tetap krusial untuk menjaga akurasi dan integritas informasi kepartaian di daerah.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah memperoleh akses resmi dari KPU untuk melakukan pemantauan tidak langsung melalui Sipol. Dari hasil pengawasan, sebagian besar partai politik masih belum menyentuh fitur pembaruan data yang semestinya rutin dilakukan.

“Kami sudah diberi akses Sipol oleh KPU Lumajang, dan saat ini pengawasan kami lakukan secara tidak langsung karena memang sedang non-tahapan. Dari pemantauan, masih banyak partai politik yang belum melakukan pemutakhiran data,” kata Mudawiyah.

Ia menjelaskan, sejumlah data parpol yang terekam di Sipol masih identik dengan susunan dan informasi pada Pemilu sebelumnya. Hanya sedikit partai yang tercatat melakukan pembaruan, salah satunya Partai Ummat.

“Data yang kami lihat sebagian besar masih sama seperti pemilu kemarin. Baru beberapa yang melakukan update, misalnya Partai Ummat yang mengganti posisi ketua partai,” ujarnya.

Menurut Mudawiyah, keterlambatan parpol dalam melakukan pemutakhiran berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan di tahap verifikasi maupun administrasi kepesertaan pemilu pada tahun berikutnya. Karena itu, Bawaslu menilai fungsi Sipol tidak boleh hanya dianggap formalitas musiman.

“Pemutakhiran data bukan sekadar administrasi. Data ini akan berpengaruh pada akurasi kepengurusan, keanggotaan, hingga proses verifikasi parpol. Jika dibiarkan stagnan, potensi sengketa bisa muncul lebih besar,” tegasnya.

Bawaslu Lumajang berkomitmen terus melakukan pemantauan berkala, mencatat temuan, serta memberikan saran perbaikan kepada KPU dan partai politik. Pengawasan digital ini, kata Mudawiyah, merupakan bentuk pencegahan dini sebelum tahapan pemilu kembali bergulir.

“Demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas data yang rapi, terbuka, dan diperbarui. Itu yang sedang kami kawal,” tutupnya.