Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Puji Arisan Film Pendek tentang Netralitas ASN

Lumajang - Arisan tak lagi soal kocokan nama dan gelas kopi. Di Bawaslu Jawa Timur, arisan menjelma ruang diskusi ide. Kamis siang, (28/08/2025),  pengawas pemilu dari 38 kab/kota termasuk Bawaslu Lumajang, berkumpul di ruang virtual. Mereka menonton sebuah film pendek berjudul ASN Harus Netral, produksi Bawaslu Jawa Tengah. Durasi delapan menit itu memicu lebih banyak debat daripada tawa.

Film yang berangkat dari kisah sederhana ASN di masa pemilu membuka kembali perbincangan lama: seberapa jauh negara boleh mengekang hak politik warga sipil berstatus abdi negara? Di ruang-ruang kecil Zoom, perdebatan meletup. Ada yang bersikeras bahwa netralitas harus dijaga dengan pagar regulasi setebal tembok. Ada pula yang menilai pembatasan keterlibatan politik ASN adalah bentuk amputasi hak konstitusional. Bawaslu Lumajang menjadi salah satu peserta yang aktif bersuara — menempatkan netralitas sebagai persoalan etik, bukan sekadar administratif.

Diskusi yang hidup itu rupanya diamati orang luar. Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Purnomo Satrio Pringgodigdo, menyebut metode ini menarik. “Pengawas pemilu terbiasa membaca pasal demi pasal. Tapi belajar lewat film adalah cara baru yang lebih menggugah,” katanya. Menurut Purnomo, pendekatan visual dapat memantik empati, sesuatu yang kerap hilang dalam ruang birokrasi yang terlalu sibuk menghafal aturan.

Bagi Bawaslu Lumajang, metode ini masuk akal. Film menghadirkan konteks, bukan hanya konsep. Ia memaksa penonton terlibat, bukan sekadar mencatat. Netralitas ASN, dalam kacamata Lumajang, bukan hanya perkara pelaporan pelanggaran, tetapi soal mencegah demokrasi disabotase oleh keberpihakan berseragam.

Cangkruan film ini adalah edisi kedua dari program Arisan Film Pendek Divisi SDMO Bawaslu Jatim. Tradisi ini disusun bukan untuk seremonial, tetapi untuk melatih kepekaan. Sebab tantangan pemilu hari ini bukan hanya hoaks dan politik uang, melainkan banalitas: kebiasaan melihat pelanggaran sebagai rutinitas.

“Diskusi harus terus disuburkan,” ujar Purnomo. Demokrasi, seperti halnya film, adalah kerja montase: memilih, menyusun, dan mengoreksi bingkai demi bingkai. Bawaslu Lumajang, untuk bagian yang kecil namun penting itu, memilih tetap duduk, mendengar, berdebat, dan belajar dalam setiap serinya.